Pembangunan kawasan pesisir di Indonesia saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan yang mendasar. Perhatian pemerintah selama ini masih cenderung pada program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang hanya berfokus pembangunan infrastruktur penunjang produksi perikanan seperti dermaga, pabrik es, dan fasilitas cold storage saja, hal ini berkontradiktif dengan dimensi ruang hidup dan kualitas pemukiman warga nelayan yang masih terabaikan. Berdasarkan hasil Audit Sosial Permukiman Pesisir KPPI (2023–2025) terhadap 1.951 rumah tangga nelayan di delapan kawasan prioritas (Medan, Tangerang, Karawang, Semarang, Surabaya, Lombok Timur, Balikpapan, dan Makassar), ditemukan krisis layanan dasar Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) yang sangat memprihatinkan. Sebanyak 41% rumah tangga pesisir sama sekali belum memiliki akses sanitasi yang aman, dan hanya 20% yang terhubung dengan jaringan perpipaan air bersih. Ketiadaan infrastruktur WASH ini tidak hanya menurunkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga mencekik kondisi ekonomi warga miskin. Di Makassar (Tallo & Buloa), misalnya, meskipun sudah mendapatkan bantuan pemasangan jaringan perpipaan namun hanya mengalir 1x saja dan sampai saat ini tidak mengalir lagi. Kondisi ini memaksa warga membayar biaya ekstra fantastis sebesar Rp150.000 hingga Rp350.000 setiap bulan hanya sekadar untuk membeli air baku. Di wilayah lain seperti Karawang, air sumur swadaya terancam kontaminasi DAS Citarum, sementara di Surabaya dan Balikpapan, fasilitas sanitasi warga kerap mati total akibat terendam banjir rob serta tingginya kebocoran jaringan PDAM.
Krisis sanitasi ini kian memburuk karena tidak adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan sistem pengangkutan sampah yang teratur di kawasan pemukiman pesisir. Kondisi ini memaksa warga membakar sampah di dekat rumah atau membuangnya langsung ke bawah rumah panggung dan badan laut. Tumpukan sampah dan sedimentasi limbah domestik menyumbat saluran drainase, yang kemudian memicu bencana gangan berupa genangan banjir rob yang tertahan. Lingkungan yang tercemar parah ini menjadi sarang penyakit, hingga memicu tingginya kasus diare, kolera, penyakit kulit, dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di kalangan keluarga nelayan. Beban terberat dari krisis WASH dan buruknya sanitasi lingkungan ini dipikul secara asimetris oleh kelompok perempuan pesisir. Sebagai penanggung jawab utama kebutuhan domestik dan WASH keluarga, perempuan nelayan menanggung durasi kerja ekstrem antara 18 hingga 20 jam sehari. Sebagian besar waktu dan energi mereka habis hanya untuk mengantre jerigen air bersih sebelum fajar, mengurus sanitasi tanpa infrastruktur memadai, serta merawat anggota keluarga yang sakit. Ketiadaan akses WASH yang layak ini secara langsung merampas waktu produktif perempuan untuk berkembang secara ekonomi sekaligus mengancam kesehatan reproduksi mereka.
Krisis WASH yang berlarut ini diperparah oleh kendala struktural, terutama ketidakpastian status lahan (Hak Pakai, HPL, HGB) yang sering kali menjadi kendala masyarakat pesisir dalam mendapatkan hak-haknya seperti pembangunan fasilitas sanitasi, pembangunan TPS dll. Kondisi tersebut kian memprihatinkan seiring adanya penurunan alokasi anggaran DAK Fisik sektor Air Minum, Sanitasi, dan Permukiman sejak tahun 2023 hingga 2025, serta kriteria kesiapan (readiness criteria) nasional yang sering mendiskualifikasi kawasan pesisir karena masalah legalitas tanah. Guna menghentikan krisis ini, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bersama Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) mendorong tiga rekomendasi strategis kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP): Pertama, mengintegrasikan pemenuhan akses WASH layak dan aman secara wajib ke dalam masterplan perumahan nelayan (seperti Kampung Nelayan Merah Putih). Kedua, mengoptimalkan Pokja PKP khusus kawasan pesisir dengan menjamin partisipasi bermakna dari perempuan pesisir yang paling memahami kebutuhan sanitasi domestik. Ketiga, memberikan kepastian ruang hidup melalui afirmasi kebijakan program intervensi langsung (seperti konsolidasi tanah pesisir dan bedah rumah) eksklusif bagi keluarga nelayan. Sentra produksi perikanan yang modern tidak akan pernah berdiri kokoh jika masyarakatnya masih terjebak dalam krisis air bersih dan sanitasi di pemukiman yang kumuh
Penulis : Riza Puspita Sari
