Air bersih dan sanitasi yang layak menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat pesisir di Indonesia. Dalam Rembuk Nasional Perempuan Pesisir yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah pada 11 Desember 2024, berbagai organisasi menyerukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengambil langkah nyata mengatasi permasalahan tersebut.
Acara yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat untuk Air & Sanitasi Berkeadilan, Inklusif, dan Berkelanjutan (Just-In Wash Coalition Indonesia) ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi keluarga nelayan di sepanjang garis pantai. Beberapa isu utama meliputi dampak perubahan iklim, rendahnya kesejahteraan, buruknya layanan air bersih, serta minimnya fasilitas sanitasi.
Perempuan Pesisir sebagai Garda Terdepan
Ketua Umum Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Rosinah, menjelaskan bahwa perempuan pesisir memikul beban ganda. Mereka berperan penting dalam aktivitas ekonomi keluarga, terutama pengolahan hasil tangkapan laut, sekaligus mengurus rumah tangga. Buruknya akses terhadap air bersih dan sanitasi membuat mereka rentan terhadap berbagai penyakit, seperti diare dan infeksi kulit.
Menurut Rosinah, persoalan ini telah berlangsung lama dan berdampak pada kualitas hidup perempuan pesisir. “Sejak 2019, kami terus mendorong pemerintah untuk memastikan akses air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat pesisir, terutama perempuan,” katanya.
Dani Setiawan, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), turut menyampaikan keprihatinannya. Ia menyoroti pentingnya pengakuan terhadap peran perempuan dalam keluarga nelayan. “Perempuan pesisir adalah pilar penting, tetapi sering kali diabaikan dalam pengambilan kebijakan. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka,” tegas Dana.
Dampak Perubahan Iklim
Selain masalah sanitasi, dampak perubahan iklim memperburuk kondisi di wilayah pesisir. Naiknya permukaan air laut, abrasi, dan rob membuat masyarakat kesulitan mengakses sumber air bersih. Situasi ini diperparah dengan minimnya infrastruktur pengelolaan sampah, yang kerap mencemari lingkungan dan sumber air.
Dalam rembuk nasional tersebut, berbagai pihak menekankan perlunya strategi terpadu untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara bijak.
Harapan dari Rembuk Nasional
Koalisi ini terdiri dari sejumlah organisasi non-pemerintah, seperti KPPI, KNTI, Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), dan International Budget Partnership (IBP). Mereka menyerukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi layanan dasar di wilayah pesisir.
Salah satu rekomendasi utama adalah pengembangan sistem air bersih yang terjangkau dan ramah lingkungan, serta penyediaan fasilitas sanitasi yang layak di kawasan pesisir. Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, koalisi juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan perempuan pesisir dalam pengambilan kebijakan. “Kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama perempuan, harus menjadi prioritas. Peran mereka sangat vital dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga dan melestarikan lingkungan,” ujar Rosinah.
Air bersih dan sanitasi bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga hak fundamental yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dengan komitmen yang kuat, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki peluang besar untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup perempuan pesisir, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi dan ekosistem di wilayah pesisir Indonesia.